Saber Pungli Jabar lakukan Sosialisasi Bersama Kades Se Cirebon


Cirebon,  Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Provinsi Jawa Barat, melakukan sosialisasi kepada para Kuwu (Kepala Desa), Lurah, Kepala Dinas Pelayanan Publik dan APDESI di Hotel Aston Cirebon, Kamis (20/12/2018).

Kendati begitu, tujuan dari kegiatan sosialisasi tersebut untuk melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pungutan liar (pungli).

Selain itu, adanya sosialisasi tersebut guna untuk memahami peran dari Satgas Saber Pungli dalam memberantas pungli pada sektor pelayanan di Desa dan Kelurahan.

Kabid Ops Saber Pungli Provinsi Jawa Barat, AKBP Harso mengatakan, pihaknya mensosialisasikan kepada para Kepala Desa atau Lurah, terkait dengan pelayanan di Desa. Dengan tujuan upaya pencegahan tindak pidana pungutan liar (pungli).

“Karena di sektor pelayanan ini (Desa/Kelurahan), menjadi sasaran kita untuk melakukan upaya pemberantasan Pungli,” tegas AKBP Harso usai giat sosialisasi Sapu Bersi Pungutan liar di Hotel Aston Cirebon, Kamis (20/12/2018).

Menurutnya, dengan melakukan sosialisasi tersebut, pihaknya berharap pelayanan-pelayanan di Desa bisa berjalan sesuai dengan aturan.

“Karena disitu (Desa/Kelurahan), ada yang rentan-rentan dengan pungli disitu (Desa/Kelurahan). Nanti kita harapkan itu (pungli) tidak ada,” ujar dia.

Dijelaskanya, Kepala Desa merupakan subjek bahakan merupakan obyek terkait dengan permasalahan dana desa.

“Terkait dengan dana desa yang besar, masuk ke ranah penyidikan. Obyek ini mohon maaf ini bisa jadi terkait dengan adanya dana desa itu menjadi obyek-obyek pungli bagi oknum-oknum, dari luar masyarakat juga yang akan melakukan penggugatanya terhadap Kepala Desa,” terangnya.

“Sehingga kami memandang perlu kita memberikan sosialisasi tenang pungli, supaya para Kepala Desa/ Lurah itu tahu, Pungli itu adalah pungutan-pungutan yang tidak ada ketentuanya, tidak ada dasar hukumnya,” sambung AKBP Harso.

Ia berharap dengan adanya kegiatan sosialisasi tersebut, pelayanan yang ada di Pemerintahan Desa bisa terlaksana sesuai aturan yang ada.

“Itu yang saya harapkan, sehingga mereka itu bisa menjalankan roda Pemerintahan di Desa itu dengan benar, dan tidak ada penyimpangan,” tegas AKBP Harso.

Selain itu juga, AKBP Harso berharap terkait pelayanan yang ada di Desa tersebut semakin maksimal, dan semakin meningkat.

“Tidak ada pungutan liar (pungli) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tandasnya.

Sementara itu, AKBP Harso berpesan, kepada fungsi pelayanan Pemerintahan di Desa maupun Kelurahan, agar selalu melayani masyarakat dengan sepenuh hati.

“Pesan kami dari Satgas Saber Pungli, kita harapkan kepada fungsi pelayanan di Pemerintahan Desa atau Kelurahan, mari kita melakukan pelayanan dengan sepenuh hati, anggaplah pelayanan itu bagian dari amal kita, nanti tanpa ada pungutan liar (pungli). Pelayanan tanpa pungli”, tegasnya.

Kendati demikian, jika terdapat oknum-oknum yang melakukan pungutan liar (pungli), pihaknya akan menindak tegas terhadap oknum-oknum tersebut.

“Kalau sanksi dari pungli itu banyak, kalau ada oknum-oknum Desa/ oknum-oknum Kelurahan melakukan pungutan liar (pungli) itu ada sanksi di tindak pidana korupsi. Tapi kalaupun, misalkan oknum Kepala Desa itu dilakukan pungli oleh orang lain itu juga orang lain melakukan pungli terhadap Kepala Desa tersebut bisa kena ancaman pidana pemerasan dalam BAP,” terang AKBP Harso.

Wadira

Journal News

Leave a comment

Your email address will not be published.