PPTK Dinas PUPR Tegaskan CV. Putra Sutaya Dikenakan Sanksi Penalti

INDRAMAYU – Terkait Proyek Pemagaran Gor Singalodra senilai 1,4 Milyar Oleh CV. putra Sutajaya Jalan MT. Haryono Sindang Kabupaten Indramayu yang molor melebihi batas waktu masa kontrak kerja di bulan september 2018 lalu menuai sorotan publik, pasalnya proyek tersebut hingga kini masih dalam pelaksanaan pekerjaan.
Menurut sumber yang tidak mau menyebutkan namanya, proyek pemagaran ini diprediksi tidak akan rampung 100% hingga akhir Desember. 
“Masih banyak item kerjaan yang belum dikerjakan oleh pelaksana sesuai gambar dan RAB.” Ungkapnya. 
sumber menyebutkan bahwa progres pembangunan baru mencapai 70%, selain itu pihak kontraktor juga telah menerima penyerapan anggaran sebanyak 30% dari pihak pejabat berwenang.
Terpisah Yayat selaku Pejabat Pembuat Teknis Kontruksi (PPTK) Dinas PUPR Indramayu membantah soal adanya penyerapan 30% anggaran untuk pelaksana kontraktor.


“Itu tidak Benar, belum ada pencairan sama sekali untuk kontraktor, sampai hari ini, Progres masih 70%.” pungkas yayat saat ditemui di kantornya kamis 22/11/2018.
Selain itu, ia membenarkan bahwa kontrak kerja pemagaran gor singalodra sudah habis.
“Memang Benar, Kontrak kerja Habis di Akhir Bulan September lalu.” Katanya.
Masih Menurut yayat, Dibalik Keterlambatan kontrak kerja yang sudah habis batas waktu tersebut, pihak kontraktor mempunyai hak untuk perpanjang kontrak kerja.
“Ada dispensasi untuk kontraktor namun yang pasti ada sanksi, sebab ada hak kontraktor untuk memperpanjang kontrak kerja, tapi tetap ada sanksi 5% dari 1000 mil nya.” Tandasnya
Namun ia  tidak bisa menyebutkan kendala molornya pekerjaan tersebut, yayat hanya berkilah permasalahan ini ada di internal rekanan.
“Molornya pekerjaan dilapangan mungkin dipicu karena sering gonta ganti pekerja oleh pelaksana.” Dalihnya.
Terpisah Suparno, Selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Indramayu Lembaga Investigasi Negara (LIN) menyatakan kedepan tetap akan mempersoalkan proyek tersebut.
“Tetap akan saya soal proyek ini, tunggu saja kalau sudah PHO 100%.” ujarnya dengan singkat.
Tidak hanya itu, ada sisi yang harus diwaspadai agar tidak terjadi buang – buang anggaran.
“Begini ya, kontraktor ini sudah ada masalah dengan waktu kontrak kerja, sementara di RAB ada item – item kos yang dianggarkan namun tidak di kerjakan, jika pun ada penyerapan anggaran untuk kontraktor harus ada persetujuan dari PPK, PPTK, dan Pengawas untuk diceklist item apa saja yang sudah dikerjakan dengan benar, disinalah yang harus kita waspadai.” Tegasnya.
Reporter : BD
Journal News

Leave a comment

Your email address will not be published.